Sinergi Fiskal: Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakat Revisi Asumsi Makro dan Penggunaan SAL untuk Stabilitas APBN 2025

Sinergi Fiskal: Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakat Revisi Asumsi Makro dan Penggunaan SAL untuk Stabilitas APBN 2025 – Dalam rapat kerja yang berlangsung pada awal Juli 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencapai kesepakatan penting terkait revisi asumsi makro ekonomi dan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Kesepakatan ini menjadi tonggak strategis dalam menjaga ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Revisi Asumsi Makro Ekonomi: Realisme di Tengah Ketidakpastian

Banggar DPR dan Kementerian Keuangan menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,7% hingga 5%, lebih rendah dari target APBN sebesar 5,2%. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

  • Realisasi semester I yang hanya mencapai 4,87% year-on-year
  • Ketidakpastian global seperti konflik geopolitik dan disrupsi rantai pasok
  • Fluktuasi harga komoditas dan arus modal slot zeus olympus internasional

Asumsi Makro Lainnya:

Indikator Ekonomi Proyeksi Semester II 2025 Target APBN 2025
Inflasi 2,2% – 2,6% 2,5%
Nilai Tukar Rupiah Rp16.300 – Rp16.800/USD Rp16.000/USD
Suku Bunga SBN 6,8% – 7,3% 6,8%
Harga Minyak ICP USD66 – USD94/barel USD68 – USD82
Lifting Minyak 593 – 597 ribu barel/hari 605 ribu barel
Lifting Gas 976 – 980 ribu BOE/hari 1.005 ribu BOE

Pemanfaatan SAL Rp 85,6 Triliun: Alternatif Bijak Hindari Utang Baru

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah, disepakati bahwa pemerintah akan menggunakan SAL sebesar Rp 85,6 triliun dari total saldo Rp 457,5 triliun. Tujuannya adalah untuk:

  • Menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar menjadi Rp 662 triliun atau 2,78% dari PDB
  • Mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)
  • Memenuhi belanja prioritas pemerintah

Wakil Ketua Banggar Wihadi Wiyanto menyebut bahwa bonus new member penggunaan SAL adalah langkah realistis di tengah pasar keuangan yang sangat volatil. Ia menegaskan bahwa penerbitan utang tidak bisa terus diperbesar, dan SAL menjadi solusi yang efisien.

Respons Sri Mulyani: APBN Tetap Andal di Tengah Tantangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi mahjong atas dukungan Banggar DPR. Ia menekankan bahwa pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena:

  • Lingkungan global yang berubah cepat
  • Prioritas baru dari Presiden Prabowo, termasuk penguatan pertahanan dan ketahanan nasional
  • Target penerimaan negara yang diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,4% dari target APBN

“Kami berterima kasih atas persetujuan penggunaan SAL untuk mendanai defisit yang lebih besar. Ini memberi ruang fiskal yang kredibel dan adaptif,” ujar Sri Mulyani.

Implikasi Fiskal dan Strategi Ke Depan

1. Stabilitas Fiskal Terjaga

  • Defisit tetap di bawah batas aman 3% dari PDB
  • Beban bunga utang dapat ditekan
  • Belanja prioritas tetap berjalan tanpa gangguan

2. Efisiensi Pembiayaan

  • SAL digunakan sebagai instrumen countercyclical
  • Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan kas
  • Risiko pasar keuangan dapat diminimalkan

3. Kredibilitas APBN Meningkat

  • Dukungan DPR menunjukkan sinergi politik dan fiskal
  • Investor dan lembaga pemeringkat melihat komitmen situs slot qris pengelolaan anggaran yang prudent
  • Posisi cadangan devisa tetap kuat

Penutup: Sinergi Pemerintah dan DPR untuk Ketahanan Ekonomi

Kesepakatan antara Banggar DPR dan Sri Mulyani bukan sekadar revisi angka, tetapi refleksi dari sinergi kelembagaan dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global yang kompleks, keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu merespons dengan strategi fiskal yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan pemanfaatan SAL dan revisi asumsi makro yang realistis, APBN 2025 tetap menjadi instrumen andal untuk mendukung pembangunan spaceman, menjaga stabilitas, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia ke depan.